Provinsi Bangka Belitung
PANGKALPINANG – Hasil Liputan Tim9JejakKasus,Perkembangan kasus penyelundupan timah ilegal di Pangkalpinang semakin memantik kecurigaan publik. Awalnya aparat menyebut jumlah barang bukti sekitar 10 ton, namun informasi baru yang beredar justru mengindikasikan angka sebenarnya bisa mencapai kurang lebih 14 ton. Kamis (9/4/2026).
Perbedaan angka ini menimbulkan tanda tanya besar. Sejumlah sumber menyebut, sebagian muatan diduga tidak seluruhnya terungkap dalam rilis awal, sehingga memunculkan dugaan adanya selisih volume yang belum dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Tak hanya soal jumlah, keberadaan barang bukti hingga kini juga masih diselimuti misteri. Tidak ada penjelasan rinci mengenai lokasi penyimpanan maupun kondisi terkini balok timah yang disita. Situasi ini memicu spekulasi adanya potensi pengaburan atau bahkan penghilangan sebagian barang bukti.
Di sisi lain, pernyataan aparat yang menyebut terduga berinisial “Bsk” telah diamankan, justru berbenturan dengan informasi lapangan. Sumber internal mengungkap indikasi bahwa “Bsk” diduga sudah berada di luar Pulau Bangka.
Jika dugaan ini benar, maka muncul kontradiksi serius dalam penanganan kasus. Publik mempertanyakan validitas klaim penahanan serta siapa sebenarnya yang kini berada dalam penguasaan aparat.
Tim9 Jejak Kasus pada Kamis (9/4/2026) telah berupaya meminta konfirmasi kepada Kapolresta Pangkalpinang, Kombes Pol Max Mariners, S.I.K., M.H.Pilih
“Proses penyidikan tetap berlanjut dan dilaksnakan (dilaksanakan) sesuai dengan prosedur dan kami awasi prosesnya…”terang Kombes Max Mariners terkirim melalui pesan WhatsApp.
Saat awak media melanjutkan konfirmasi substansi terkait keberadaan barang bukti, yang Tidak ada lagi di kantor Polresta Pangkalpinnag dan status “Bsk” apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka, Kapolresta Pangkalpinang tidak menjawab.Bungkam dan menutupi informasi Keterbukaan Publik, masih dalam upaya dikonfirmasi lebih lanjut.
Rangkaian kejanggalan ini memperkuat dugaan adanya celah dalam proses penegakan hukum. Mulai dari selisih jumlah muatan hingga status tersangka yang simpang siur, semuanya memperlihatkan potensi masalah serius di balik layar.
Publik kini mendesak adanya transparansi penuh, baik terkait total barang bukti yang sebenarnya maupun keberadaan “Bsk”. Tanpa keterbukaan, kasus ini berpotensi menjadi preseden buruk yang semakin menggerus kepercayaan terhadap aparat penegak hukum.
Jika fakta-fakta ini terbukti, maka skandal ini bisa berkembang lebih besar dari sekadar penyelundupan—melainkan potret buram praktik mafia timah yang diduga masih beroperasi dengan perlindungan tertentu. (*)
