Provinsi Bangka Belitung
PANGKALPINANG – Pengungkapan penyelundupan 13 ton balok timah ilegal oleh Polresta Pangkalpinang seharusnya menjadi momentum penting untuk membongkar mafia timah yang selama ini bercokol di Bangka Belitung. Namun, publik kembali dibuat kecewa karena hingga kini aparat baru menetapkan sopir truk sebagai tersangka.
Kasus ini terungkap pada Rabu malam, 1 April 2026, di Jalan Raya Kampak. Sebuah dump truck bernopol A 9597 B diamankan saat membawa balok timah ilegal yang disamarkan di bawah tumpukan limbah kardus. Barang bukti yang diamankan mencapai sekitar 13 ton.
Dalam perkara sebesar ini, mustahil logika publik menerima bahwa hanya sopir yang mengetahui semuanya. Tidak mungkin seorang sopir bergerak sendiri, mencari barang sendiri, memuat sendiri, menentukan jalur sendiri, hingga menentukan kepada siapa barang itu akan dijual.
Ada pemilik barang. Ada pemodal. Ada pembeli. Ada pengatur jalur distribusi. Ada pihak yang mengatur dokumen kamuflase. Bahkan bukan tidak mungkin ada oknum yang mengawal agar barang bisa lolos sampai tujuan.
Kasatreskrim Polresta Pangkalpinang, Singgih Aditya Utama, memang telah menegaskan bahwa penyidik masih melakukan pengembangan dan memburu pelaku lain. Namun publik sudah terlalu sering mendengar kalimat serupa dalam kasus-kasus besar. Pada akhirnya, yang ditahan hanya sopir, kernet, atau pekerja lapangan, sementara aktor utama tetap bebas menjalankan bisnisnya.
Jika aparat benar-benar serius, seharusnya perkara ini sangat mudah diurai. Sopir yang sudah diamankan pasti mengetahui dari mana barang diambil, siapa yang memerintahkan, siapa pemilik barang, ke mana barang akan dikirim, hingga siapa yang akan menerima barang tersebut. Dari satu orang sopir, rantai distribusi sebenarnya bisa dibuka dengan cepat.
Karena itu, publik kini menunggu keberanian aparat untuk membongkar kasus ini sampai ke hulu. Jangan sampai penanganan perkara kembali berhenti di level bawah, sementara nama-nama besar yang selama ini disebut-sebut dalam pusaran bisnis timah ilegal tetap tidak tersentuh.
Nama Sugeng, Catur, Basuki hingga pengusaha berinisial Agus kembali mencuat dalam dugaan jaringan lama bisnis timah ilegal. Mereka disebut bukan pemain baru, melainkan sosok yang sudah lama menguasai jalur distribusi dan perdagangan timah nonprosedural di Bangka Belitung.
Jika benar mereka terlibat, aparat harus berani memanggil, memeriksa, dan menelusuri aliran komunikasi, transaksi keuangan, hingga kepemilikan barang. Penegakan hukum tidak boleh berhenti hanya karena berhadapan dengan orang-orang yang memiliki pengaruh atau kedekatan dengan pihak tertentu.
Lebih jauh lagi, dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam melindungi jalur distribusi timah ilegal juga harus menjadi perhatian serius. Sebab, tanpa perlindungan dari oknum tertentu, sangat sulit membayangkan pengiriman balok timah dalam jumlah besar bisa bergerak dengan leluasa di jalan raya.
Kasus ini harus menjadi cambuk bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Bangka Belitung. Jangan lagi ada kesan bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Jangan lagi rakyat kecil dijadikan tumbal, sementara pemilik modal dan aktor intelektual di belakang kejahatan justru hidup nyaman.
Apabila aparat hanya berhenti pada sopir, maka pesan yang muncul ke publik sangat jelas: hukum masih takut menyentuh pemain besar.
Padahal, yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan sekadar penangkapan sopir, melainkan keberanian negara untuk menghancurkan jaringan mafia timah sampai ke akar-akarnya.
Tim9Jejakkasus
