Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Joker-Merah.com – Pangkalpinang, 29 April 2025 – Penerapan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) di SMA dan SMK negeri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menuai tuntutan transparansi dari masyarakat. Dengan perkiraan dana terkumpul mencapai Rp22,8 miliar per tahun, sejumlah pihak meminta audit independen dan pelaporan terbuka penggunaan dana tersebut.
Potensi Dana Besar, Kekhawatiran Meningkat
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Babel, total siswa SMA/SMK negeri tahun ajaran 2022/2023 sebanyak 25.419 siswa. Dengan iuran maksimal Rp75.000 per siswa per bulan, dana yang dihimpun mencapai Rp1,9 miliar per bulan atau Rp22,8 miliar per tahun. Rinciannya:
– SMA Negeri: 22.315 siswa → Rp1,67 miliar/bulan
– SMK Negeri: 3.104 siswa → Rp232,8 juta/bulan
Meski iuran bersifat sukarela dan hanya untuk siswa mampu, besaran dana ini memicu pertanyaan publik. Masyarakat menuntut kejelasan alokasi dana, seperti untuk fasilitas sekolah, alat pendidikan, atau program pengembangan.
Tuntutan Transparansi dan Audit
DPW Lembaga Mabesbara Babel, mendesak Pemerintah Provinsi Babel membuka laporan keuangan IPP secara rinci. Edi Muslim, Ketua DPW Mabesbara, menegaskan, “Masyarakat dan Orangtua berhak tahu ke mana uang mereka digunakan. Apakah untuk perbaikan sekolah, alat praktikum, atau hal lain? Ini harus jelas dan dapat diakses publik.”
Mereka juga mendesak audit independen untuk memastikan dana tidak disalahgunakan. “Transparansi bisa melalui website sekolah atau media sosial. Jangan sampai iuran hanya jadi kewajiban bayar tanpa pertanggungjawaban,” tambah Edi.
Pemerintah Diminta Prioritaskan Anggaran Pendidikan
Selain audit, organisasi masyarakat ini mendorong Gubernur Hidayat Arsani mengalokasikan anggaran pendidikan yang memadai dari APBD, sehingga tidak membebani orangtua. “Pendidikan harus jadi prioritas. Pemerintah perlu mengurangi ketergantungan pada iuran orangtua, khususnya bagi keluarga kurang mampu,” tegas Edi.
(Tim)
