Provinsi Bangka Belitung
Joker-Mersh.com PANGKALPINANG Investigasi Tim9Jejakkasus. Deretan ponton tambang timah kini menjadi pemandangan yang nyaris setiap hari terlihat jelas dari bibir Pantai Pasir Padi, Kota Pangkalpinang. Bukan satu dua, jumlahnya bahkan disebut semakin banyak, bercampur antara ponton kecil, ponton besar hingga kapal hisap yang beroperasi di lautan yang selama ini dikenal sebagai ikon wisata andalan Bangka Belitung. Kamis (7/5/2026).
Asap hitam membumbung tinggi ke langit. Suara mesin tambang memecah suasana pantai. Laut yang dahulu identik dengan panorama biru dan wisata keluarga kini perlahan berubah wajah menjadi kawasan industri tambang terbuka.
Ironisnya, hingga hari ini masyarakat masih dibuat bingung dan bertanya-tanya, sebenarnya aktivitas tambang tersebut masuk wilayah Pangkalpinang atau Bangka Tengah, Legal atau ilegal. Dan siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab mengawasi aktivitas itu.
“Kalau memang legal, tunjukkan ke masyarakat izin dan batas wilayahnya. Jangan masyarakat cuma disuruh diam melihat laut rusak,” ujar salah satu pengunjung Pantai Pasir Padi dengan nada geram.
Pemerintah Dinilai Membiarkan Polemik Berlarut
Polemik tambang laut di depan Pantai Pasir Padi bukan isu baru. Sejak beberapa bulan terakhir, masyarakat sudah ramai membicarakan keberadaan ponton-ponton tambang yang terlihat jelas dari kawasan wisata tersebut.
Kala itu berkembang isu bahwa lokasi tambang masuk wilayah laut Kabupaten Bangka Tengah. Namun di sisi lain, aktivitas ponton diduga banyak bersinggungan dengan wilayah Pangkalpinang, mulai dari tempat ponton dirakit, bersandar hingga jalur keluar masuk logistik.
Artinya, meski titik operasional disebut berada di laut Bangka Tengah, dampak lingkungan dan visual justru langsung dirasakan masyarakat Pangkalpinang.
Inilah yang kini memicu kemarahan publik.
Masyarakat menilai pemerintah daerah terkesan saling lempar tanggung jawab dan memilih diam di tengah kondisi yang semakin semrawut.
Padahal Pantai Pasir Padi bukan sekadar pantai biasa. Kawasan itu merupakan simbol wisata Kota Pangkalpinang sejak puluhan tahun lalu. Tempat rekreasi keluarga, ruang publik masyarakat, hingga wajah utama pariwisata ibu kota provinsi.
Namun kini wajah itu berubah drastis.
“Dulu orang datang menikmati pantai. Sekarang yang dilihat malah ponton tambang di mana-mana. Ini wisata atau kawasan tambang?” sindir seorang warga.
Jargon “Zero Tambang” Dipertanyakan
Keberadaan aktivitas tambang yang terlihat begitu terang-terangan dari Pantai Pasir Padi juga memunculkan pertanyaan besar terkait komitmen Pangkalpinang sebagai kota yang selama ini digaungkan bebas dari aktivitas tambang.
Publik mulai mempertanyakan slogan dan komitmen pemerintah daerah terkait penataan kawasan wisata dan perlindungan lingkungan pesisir.
Sebab faktanya, masyarakat masih bisa melihat langsung ponton-ponton tambang beroperasi dari kawasan wisata kota.
Bahkan pada malam hari, lampu-lampu ponton terlihat menyala terang di lautan. Siang harinya, asap hitam dari mesin tambang membumbung tinggi dan menjadi pemandangan biasa.
“Katanya Pangkalpinang zero tambang. Tapi di depan mata masyarakat ada puluhan ponton beroperasi. Ini masyarakat yang dibohongi atau pemerintah yang tutup mata?” kritik warga lainnya.
Dampak Lingkungan Mulai Dikeluhkan
Selain merusak estetika wisata, masyarakat juga mulai mengeluhkan kondisi air laut yang dinilai berubah akibat aktivitas tambang.
Beberapa pengunjung menyebut air laut memang tampak biru ketika surut jauh. Namun saat air pasang mendekati bibir pantai, warna laut berubah menjadi keruh kecoklatan.
Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran besar terhadap kerusakan ekosistem pesisir dan masa depan pariwisata Pantai Pasir Padi.
Jika terus dibiarkan, bukan tidak mungkin Pantai Pasir Padi perlahan kehilangan daya tarik wisatanya.
Padahal sektor pariwisata seharusnya menjadi salah satu masa depan ekonomi Bangka Belitung di tengah ketergantungan daerah terhadap tambang timah.
Ironisnya, ketika daerah lain berlomba menjaga kawasan wisata dan pesisir, Pangkalpinang justru dinilai gagal melindungi ikon wisatanya sendiri.
Pemerintah dan APH Diminta Jangan Bungkam
Masyarakat kini mendesak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Dinas Lingkungan Hidup, hingga instansi terkait untuk turun langsung mengecek aktivitas tambang di kawasan tersebut.
Publik meminta transparansi soal titik koordinat tambang, legalitas operasional, batas wilayah izin, hingga dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Jangan sampai muncul kesan bahwa aktivitas tambang dibiarkan bebas karena ada kepentingan tertentu di belakangnya.
“Kalau memang ilegal, tindak. Kalau legal, buka ke publik izinnya di mana. Jangan semuanya abu-abu begini,” tegas warga.
Masyarakat juga meminta pemerintah berhenti hanya berbicara soal pembangunan dan pariwisata di atas podium, sementara di lapangan ikon wisata daerah justru perlahan rusak tanpa pengawasan yang jelas.
Karena jika Pasir Padi benar-benar kehilangan pesonanya akibat tambang, maka yang hancur bukan hanya lautnya, tetapi juga harga diri dan wajah pariwisata Kota Pangkalpinang sendiri. (Red/adm)
